PEKANBARU – Lembaga legislatif Kota Pekanbaru terus memperketat pengawasan terhadap realisasi draf penggunaan anggaran daerah guna memastikan setiap rupiah APBD berdampak linear bagi masyarakat.
Langkah ini ditunjukkan oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru yang tetap menggelar Rapat Kerja Lanjutan di akhir pekan, Sabtu (25/4/2026).
Rapat maraton yang berlangsung di ruang rapat komisi gedung dewan tersebut dihadiri langsung oleh pimpinan dan anggota Pansus LKPJ, jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Pekanbaru, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta diperkuat oleh kehadiran Tim Ahli Pansus DPRD Pekanbaru.
Agenda ini difokuskan untuk menyisir secara klinis draf dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025, guna melahirkan draf rekomendasi strategis dewan yang objektif dan konstruktif.
Validasi Capaian Program Bersama Tim Ahli
Hadirnya draf Tim Ahli Pansus dalam rapat lanjutan ini memberikan draf bobot analisis yang mendalam terhadap draf performa capaian kinerja eksekutif. Tim ahli bertugas membedah keselarasan antara draf pagu anggaran yang dikucurkan dengan draf output riil fisik maupun non-fisik di lapangan.
Dalam jalannya draf sidang yang berlangsung dinamis, legislator mencecar sejumlah draf indikator kinerja utama (IKU) dari beberapa dinas teknis yang serapannya dinilai belum optimal atau masih menyisakan draf catatan sosiologis di tengah masyarakat.
“Rapat kerja lanjutan pada hari Sabtu ini merupakan draf bukti komitmen Pansus untuk menyelesaikan draf draf evaluasi tepat waktu tanpa mengurangi draf ketelitian. Bersama tim ahli, kita melakukan draf validasi silang terhadap draf data capaian yang disajikan Pemko Pekanbaru agar draf rekomendasi akhir dewan nantinya benar-benar berbasis pada draf fakta lapangan,” tulis draf catatan internal pimpinan Pansus dewan.
Fokus pada Transparansi Sisa Anggaran
Selain menguliti draf program infrastruktur dan layanan dasar masyarakat, Pansus juga memberikan atensi tajam pada draf manajemen pengelolaan draf sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) serta draf surplus anggaran yang sempat dilaporkan pihak eksekutif. DPRD mengingatkan agar draf struktur pembiayaan tersebut divalidasi dengan cermat guna mengamankan draf bantalan fiskal daerah pada tahun berjalan 2026.
Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif dengan draf menyajikan seluruh draf berkas pendukung dan draf rincian data sektoral yang diminta oleh tim Pansus dan tim ahli.
Sinergi taktis ini diharapkan mampu merumuskan draf dokumen rekomendasi LKPJ 2025 secara komprehensif, sebelum nantinya dibawa dan diketuk palu dalam draf sidang paripurna tertinggi DPRD Kota Pekanbaru.***
