PEKANBARU – Poros legislatif Kota Pekanbaru kembali menjadi kiblat referensi tata kelola pemerintahan bagi daerah lain di Provinsi Riau. Hal ini ditandai dengan kedatangan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, yang menggelar kunjungan kerja (kunjer) strategis ke Gedung Balai Payung Sekaki DPRD Kota Pekanbaru, Jumat (17/4/2026).
Kunjungan dinas top eksekutif Kepulauan Meranti tersebut mengusung draf agenda tunggal, yakni konsultasi klinis dan koordinasi regulatif mengenai draf mekanisme penyusunan, pembahasan, hingga evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah. Langkah komparatif ini diambil demi mengaselerasi sistem akuntabilitas fiskal dan performa pembangunan di wilayah kepulauan tersebut.
Kedatangan Wabup Muzamil Baharudin disambut hangat oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, S.E., M.M., bersama Sekretaris DPRD (Sekwan) Hambali Nanda Manurung, S.Sos., M.Si., dengan didampingi jajaran Kepala Bagian (Kabag) di lingkungan Sekretariat DPRD Pekanbaru.
Berbagi Praktik Terbaik Pengawasan Rapor Eksekutif
Pertemuan bilateral antar-pejabat daerah yang berlangsung di ruang kerja pimpinan tersebut berjalan interaktif. Kedua belah pihak membedah draf teknis penyusunan draf LKPJ agar selaras dengan dinamika regulasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, mengapresiasi draf langkah taktis yang diinisiasi oleh Pemkab Kepulauan Meranti. Menurutnya, forum konsultasi antardaerah seperti ini merupakan draf instrumen penting untuk memetakan formula terbaik dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran (budgeting oversight).
“Pertemuan seperti ini sangat positif dan bernilai taktis karena membuka draf ruang untuk saling berbagi pengalaman (sharing knowledge) serta mempraktikkan draf tata kelola terbaik (best practices) antardaerah di Riau. DPRD Kota Pekanbaru tentu sangat terbuka memberikan draf referensi pengawasan, sehingga proses pembahasan draf LKPJ di internal mitra kerja legislatif bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” papar Azwendi analitis.
Azwendi menambahkan, draf sinergitas yang kuat antarpemerintah daerah merupakan kunci utama dalam mendorong indeks reformasi birokrasi, terutama dalam menyajikan potret transparansi keuangan kepada publik.
Pemkab Meranti Matangkan Draf Akuntabilitas Publik
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin menghaturkan draf apresiasi setinggi-tingginya atas draf sambutan terbuka dan draf pemaparan materi yang diberikan oleh jajaran pimpinan serta kesekretariatan DPRD Kota Pekanbaru.
Muzamil menegaskan bahwa draf masukan, catatan draf teknis, dan instrumen draf regulasi yang dipaparkan oleh DPRD Pekanbaru akan langsung dikoordinasikan kepada jajaran OPD di Meranti sebagai draf draf rujukan utama.
“Kami mengucapkan terima kasih atas draf penerimaan yang sangat representatif ini. Kunjungan kerja ini memiliki nilai urgensi yang tinggi bagi kami di Pemkab Kepulauan Meranti untuk memastikan draf penyusunan dokumen LKPJ tahun berjalan dapat dieksekusi secara optimal, patuh hukum, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Muzamil.
Ia berharap, lewat draf adopsi pola kerja parlemen Pekanbaru ini, kualitas laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan dapat mengalami draf lompatan mutu yang signifikan, baik dari segi penyajian data makro maupun draf capaian program fisik di lapangan.***
