PEKANBARU – Parlemen Kota Pekanbaru kembali memperketat fungsi pengawasan legislasi terhadap realisasi draf pembangunan daerah. Melalui Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menguliti draf Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru Tahun Anggaran 2025, sekaligus mengumumkan draf rotasi jabatan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Giat konstitusi tersebut ditabuh pada Senin (6/4/2026), dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua Andry Saputra, serta dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, H. Markarius Anwar, S.T., M.Arch.
Dalam jalannya draf sidang yang berpusat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Pekanbaru tersebut, panggung podium dihujani catatan kritis dari juru bicara lintas fraksi yang menyoroti rapor merah penataan kota.
Soroti Proyek Jalan Jilid II dan Anomali Jaringan Drainase
Isu infrastruktur dasar bergerak linear menjadi amunisi utama fraksi-fraksi di DPRD untuk mengevaluasi draf kinerja pemko sepanjang tahun anggaran 2025. Parlemen menilai, draf realisasi perbaikan jalan lingkungan, normalisasi drainase makro, serta mitigasi banjir perkotaan masih berjalan parsial dan belum menyentuh akar masalah sosiologis warga Kota Bertuah.
Merespons draf gelombang kritik dari meja legislatif, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar memberikan draf apresiasi terbuka dan berjanji akan menjadikannya sebagai draf rujukan evaluasi klinis internal SKPD.
“Kami haturkan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kota Pekanbaru yang telah membedah draf pandangan umum, baik berupa kritik taktis, apresiasi, maupun masukan konstruktif. Insya Allah, seluruh draf tanggapan, pertanyaan, dan koreksi dari rekan-rekan legislatif ini akan kami susun draf jawabannya secara komprehensif pada agenda sidang paripurna berikutnya,” ungkap Markarius Anwar.
Terkait akselerasi infrastruktur jalan, Markarius menggarisbawahi bahwa draf program perbaikan jalan (overlay) jilid II akan terus digesa pada tahun anggaran 2026. Ia mengklaim draf estimasi perbaikan tahun lalu sudah mulai dirasakan impak positifnya oleh mobilitas warga, meski diakui masih menyisakan draf kekurangan kuota di lapangan.
Sementara itu, menanggapi draf keluhan banjir yang belum reda, Wawako membeberkan fakta data bahwa sepanjang tahun anggaran 2025, Pemko Pekanbaru sejatinya telah berhasil mengeksekusi pembangunan dan pembenahan draf drainase dengan total panjang akumulatif mencapai 80 kilometer.
“Namun kita harus jujur mengevaluasi bahwa draf langkah taktis tersebut belum mampu mereduksi persoalan genangan air secara total. Permasalahan fundamentalnya terletak pada draf sistem drainase eksisting yang belum terkoneksi dan terintegrasi dengan baik. Ke depan, draf penataan ulang dan interkoneksi jaringan drainase mutlak dilakukan demi menghadirkan solusi jangka panjang pengendali banjir,” urai Wawako logis.
Penyegaran Parlemen: Fraksi PAN Ganti Nakhoda
Selain membedah draf pertanggungjawaban anggaran eksekutif, agenda Paripurna ke-8 ini juga meresmikan draf surat masuk mengenai restrukturisasi alat kelengkapan dewan. Pimpinan sidang, Tengku Azwendi Fajri, secara resmi membacakan draf pengumuman reposisi jabatan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Pekanbaru.
Langkah penyegaran struktural internal PAN ini dinilai sebagai bagian dari draf manuver taktis partai untuk memperkuat daya dobrak pengawasan, legislasi, serta penganggaran parlemen dalam mengawal draf sisa masa jabatan tahun berjalan. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat draf penyelarasan regulasi lokal demi kesejahteraan masyarakat Pekanbaru.***
