PEKANBARU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru menyetorkan uang sebesar Rp 1.633.303.773 ke kas negara terkait perkara korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada salah satu bank BUMN Unit Rumbai (BRI) . Uang tersebut merupakan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana Faisal Syahreza Sulaiman.
Penyetoran dilakukan pada Senin (9/11/2026). Dana tersebut sebelumnya merupakan bagian dari uang sekitar Rp 1,96 miliar yang disita penyidik dan dititipkan di rekening penampungan perkara Kejari Pekanbaru.
Pelaksana Harian (Plh) Kasi Intelijen Kejari Pekanbaru, Adhi Thya Febricar, membenarkan penyetoran uang tersebut. Dia menyebut pengembalian kerugian negara menjadi salah satu fokus kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi.
“Benar, uang sebesar Rp 1.633.303.773 telah disetorkan ke kas negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi penyaluran KUR. Penyetoran ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mengoptimalkan pemulihan keuangan negara,” ujar Adhi.
Menurutnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku. Kejaksaan juga berupaya memastikan kerugian keuangan negara dapat dipulihkan.
“Melalui proses penegakan hukum, kami berupaya agar kerugian keuangan negara dapat dikembalikan. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi negara,” tambahnya.
Penyetoran uang tersebut dilakukan secara simbolis dan disaksikan Kajari Pekanbaru Marlambson Carel Williams, Kasi Pidsus Fusthathul Amul Huzni, serta para jaksa eksekutor. Turut hadir Kasubbagbin dan sejumlah kepala seksi di lingkungan Kejari Pekanbaru.
Dari total uang sitaan sekitar Rp 1,96 miliar, kewajiban uang pengganti yang dibebankan kepada Faisal Syahreza Sulaiman berdasarkan putusan pengadilan mencapai Rp 1.633.303.773.
Setelah dikurangi kewajiban tersebut, terdapat kelebihan uang titipan sebesar Rp 326.696.227. Kelebihan dana itu menjadi hak Faisal dan dikembalikan kepadanya sesuai ketentuan dalam putusan pengadilan.
Pemulihan kerugian negara ini berkaitan dengan perkara korupsi penyaluran KUR Mikro yang menjerat empat terdakwa, yakni Ian Roni Hutagalung, Armanto, Faisal Syahreza Sulaiman, dan Asifa Muliani.
Dalam perkara tersebut, Ian Roni Hutagalung diketahui merupakan mantri bank yang berkaitan dengan proses penyaluran kredit. Sementara Asifa Muliani berperan sebagai perantara atau pencari calon debitur.
Adapun Armanto dan Faisal Syahreza Sulaiman disebut turut menikmati aliran dana dari penyaluran kredit bermasalah tersebut.
Kasus korupsi ini bermula pada 2023. Saat itu, dilakukan penyaluran KUR Mikro kepada 20 debitur dengan plafon masing-masing sebesar Rp 100 juta.
Dalam dakwaan, para penerima kredit disebut tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KUR karena tidak memiliki usaha aktif maupun usaha yang layak dibiayai.
Proses verifikasi lapangan juga diduga tidak dilakukan secara maksimal. Pencairan kredit disebut hanya mengandalkan dokumen identitas para debitur.
Perkara ini kemudian terungkap setelah adanya audit Satuan Pengawas Internal (SPI) bank BUMN pusat pada Juli 2023. Hasil audit memperkirakan kerugian keuangan bank mencapai sekitar Rp 1,9 miliar.
Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, majelis hakim menyatakan keempat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair.
Namun, mereka dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair.
Atas perbuatannya, Ian Roni Hutagalung, Armanto, Faisal Syahreza Sulaiman, dan Asifa Muliani masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
Khusus Faisal, majelis hakim juga menjatuhkan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 1.633.303.773. **
