Penulis : DR. ANDRES ARMILIS, MA
OPINI – Sejarah politik terkadang memperlihatkan pola yang berulang. Peristiwa, aktor, dan konteksnya mungkin berbeda, tetapi persoalan mendasarnya sering kali sama: perebutan pengaruh di dalam kekuasaan, konflik loyalitas, dan penyalahgunaan institusi negara untuk kepentingan kelompok.
Pada pengujung 2026, perhatian publik tertuju pada dugaan penyimpangan penggunaan teknologi lawful interception di Indonesia. Teknologi yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara itu diduga dimanfaatkan di luar tujuan yang semestinya, bahkan dikaitkan dengan upaya memantau lingkaran kekuasaan tertinggi. Sejumlah nama perwira tinggi, bahkan mantan pucuk pimpinan penegak hukum, LSP, turut terlibat dalam dugaan persekongkolan internal yang ditaksir mengarah pada indikasi makar.
Jika dugaan tersebut benar adanya, persoalan ini sungguh mengingatkan kita pada konflik politik di Turki pada 2014. Saat itu, pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdoğan diguncang kebocoran rekaman percakapan yang berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan keluarga dan lingkaran dekat kekuasaannya. Erdoğan menuding jaringan pengikut Fethullah Gülen, yang dikenal sebagai gerakan Hizmet, berada di balik operasi tersebut.
Pemerintah Turki kemudian menyebut jaringan Gülen sebagai parallel state, yakni kekuatan yang dianggap membangun pengaruh tersendiri di dalam institusi negara. Jaringan tersebut dituduh telah memiliki pengaruh di kepolisian, kejaksaan, birokrasi, hingga media. Konflik antara Erdoğan dan kelompok Gülen kemudian berkembang menjadi pertarungan politik dan kelembagaan yang serius.
Pemerintah meresponsnya melalui serangkaian pemecatan, penahanan, dan penataan ulang aparat negara dalam skala besar.
Perbandingan dengan Indonesia tentu tidak dapat dilakukan secara langsung. Namun, kedua peristiwa tersebut memperlihatkan persoalan yang relevan dalam studi politik dan keamanan: bahwa ancaman terhadap stabilitas negara tidak selalu datang dari luar institusi, tetapi juga dapat muncul dari orang-orang yang memiliki akses dan kewenangan di dalamnya.
Dalam kajian keamanan, fenomena ini dikenal sebagai insider threat. Istilah tersebut merujuk pada ancaman yang bersumber dari individu atau kelompok yang memiliki akses sah terhadap sistem, informasi, dan kewenangan institusional, tetapi kemudian menggunakan akses tersebut untuk kepentingan yang bertentangan dengan mandat organisasi.
Negara modern dibangun melalui sistem birokrasi, regulasi, pembagian kewenangan, dan mekanisme pengawasan. Namun, seluruh sistem tersebut tetap dijalankan oleh manusia. Di dalamnya terdapat kepentingan pribadi, hubungan patron-klien, persaingan kelompok, dan ambisi untuk mempertahankan atau memperluas pengaruh.
Karena itu, persoalan keamanan negara tidak cukup dilihat dari kemampuan institusi menghadapi ancaman eksternal. Kualitas tata kelola internal juga menjadi faktor penting. Institusi yang memiliki teknologi canggih dan kewenangan luas tetap rentan apabila mekanisme pengawasan dan akuntabilitasnya lemah.
Dalam konteks Indonesia 2026, apabila dugaan yang berkembang itu terbukti, persoalannya dapat dibaca sebagai bentuk faksionalisme elite. Ini berbeda dengan gerakan ideologis yang memiliki organisasi, basis sosial, dan agenda politik jangka panjang. Persaingan internal semacam ini lebih berkaitan dengan jaringan patron-klien, distribusi pengaruh, serta perebutan kendali atas sumber daya dan instrumen negara.
Di sinilah teknologi penyadapan menjadi persoalan serius. Lawful interception—sesuai namanya—pada dasarnya merupakan instrumen penegakan hukum yang memiliki dasar dan batas penggunaan. Namun, ketika akses terhadap teknologi tersebut tidak disertai pengawasan yang memadai, terbuka peluang penyalahgunaan untuk kepentingan politik maupun persaingan internal.
Penyadapan yang seharusnya menjadi instrumen penegakan hukum dapat berubah menjadi alat untuk mengumpulkan informasi, menekan pihak lain, atau memperkuat posisi suatu kelompok. Jika hal itu terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur teknis, melainkan penyimpangan kewenangan yang dapat mengganggu prinsip negara hukum.
Perbedaan latar dan konteks kasus Indonesia dan apa yang pernah terjadi di Turki tentunya amat perlu diperhatikan. Konflik Erdoğan dengan jaringan Gülen memiliki latar belakang sejarah dan organisasi yang panjang. Jaringan tersebut dituduh membangun pengaruh melalui pendidikan, birokrasi, dan institusi penegak hukum selama bertahun-tahun. Sementara itu, dugaan persoalan di Indonesia lebih dekat dengan dinamika persaingan elite dan fragmentasi loyalitas di lingkungan kekuasaan.
Meski berbeda dalam struktur dan latar belakang, keduanya menunjukkan pentingnya loyalitas institusional. Dalam negara demokratis, aparat keamanan dan penegak hukum seharusnya memiliki loyalitas utama kepada konstitusi dan hukum, bukan kepada individu, kelompok, atau patron politik tertentu.
Penguasa di puncak pemerintahan memang membutuhkan sistem pengamanan dan informasi yang memadai. Namun, sistem tersebut tidak boleh berkembang menjadi mekanisme pengawasan tanpa batas terhadap orang-orang di dalam lingkaran kekuasaan. Ketika setiap perbedaan kepentingan dipandang sebagai ancaman, institusi negara berisiko terjebak dalam “kacamata kuda”—mengabaikan objektivitas hukum dan etika birokrasi demi memburu target politik tertentu.
Terlebih lagi ketika “dinding-dinding bertelinga” mulai dibangun di sekeliling pusat kekuasaan, di mana rasa curiga merayap ke setiap sudut institusi dan ruang privat elite pun tak luput dari intaian teknologi pengawasan yang melampaui batas kewenangan.
Langkah Penyelesaian Persoalan Pengawasan
Lalu, bagaimana persoalan semacam ini harus diselesaikan?
Pertama, diperlukan penguatan judicial oversight atau pengawasan yudisial yang independen. Penggunaan teknologi penyadapan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, batas kewenangan, serta mekanisme otorisasi dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada satu institusi atau kelompok operasional yang memiliki keleluasaan menggunakan instrumen penyadapan tanpa kontrol yang memadai.
Kedua, perlu dibangun mekanisme pengawasan berlapis. Audit terhadap penggunaan teknologi penyadapan, pencatatan akses, evaluasi berkala, dan pemeriksaan independen harus menjadi bagian dari tata kelola keamanan negara. Tujuannya bukan menghambat kerja aparat, melainkan memastikan bahwa kewenangan yang diberikan negara tidak disalahgunakan.
Ketiga, meritokrasi harus menjadi dasar penempatan pejabat pada posisi strategis. Selama jabatan di lingkungan birokrasi keamanan lebih banyak ditentukan oleh kedekatan personal, afiliasi kelompok, atau hubungan patron-klien, potensi konflik kepentingan akan terus muncul. Profesionalisme, kompetensi, dan integritas harus menjadi pertimbangan utama.
Keempat, perlu ditegaskan kembali prinsip loyalitas institusional. Aparat keamanan dan penegak hukum bekerja berdasarkan mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sumpah jabatan tidak ditujukan kepada individu yang sedang berkuasa, melainkan kepada negara dan konstitusi.
Pada akhirnya, stabilitas negara tidak dapat dibangun hanya dengan memperkuat pengawasan dan memperluas kewenangan aparat. Stabilitas justru membutuhkan institusi yang profesional, mekanisme kontrol yang efektif, serta hubungan kelembagaan yang didasarkan pada kepercayaan dan kepastian hukum.
Kasus Turki 2014 memberikan pelajaran bahwa konflik internal di lingkungan kekuasaan dapat berkembang menjadi persoalan serius ketika institusi negara menjadi bagian dari persaingan politik.
Indonesia perlu mengambil pelajaran tersebut tanpa harus menyamakan kedua konteks secara berlebihan. Sebab, negara yang kuat bukanlah negara yang mampu menyadap semua orang atau mengawasi setiap percakapan. Negara yang kuat adalah negara yang mampu memastikan bahwa kewenangan pengawasan digunakan secara sah, terbatas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Teknologi dapat memperluas kemampuan negara untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam masyarakat maupun institusinya. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan integritas, profesionalisme, dan kepercayaan antarlembaga.
Maka, jika kita menatap kembali persoalan ini melalui “kaca benggala”, cermin introspektif, terlihatlah bahwa persoalan terbesar bukanlah terletak pada seberapa canggih alat penyadapan yang dimiliki negara, melainkan pada kejujuran moral para pengelolanya. Kepada siapa mereka tunduk dan untuk apa instrumen itu diabdikan. Sebab, ketika institusi negara kehilangan kepercayaan satu sama lain, teknologi pengawasan justru dapat menjadi sumber ketidakamanan yang diciptakan oleh negara itu sendiri. ***
* Dr. Andree Armilis, M.A. adalah Sosiolog dan Analis Stratejik, Rektor Institut AzZuhra Pekanbaru.
