PASIR PENGARAIAN – Upaya memperkuat peran keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah kembali ditegaskan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Pada Kamis (02/10/2025), organisasi yang identik dengan gerakan pemberdayaan perempuan dan keluarga itu menggelar dua agenda penting sekaligus, yakni penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengurus TP PKK Kabupaten Rohul dan pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) penyusunan program prioritas tahun 2026.
Dua agenda ini dilaksanakan di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu dan dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Rohul, dr. Yeni Dwi Putri. Kehadiran seluruh pengurus, mulai dari unsur kabupaten hingga kecamatan, menjadikan forum ini bukan sekadar agenda administratif, tetapi titik awal penguatan kembali gerakan PKK di tingkat akar rumput.
Penyerahan SK pengurus menjadi tahap krusial dalam memastikan struktur organisasi PKK berjalan efektif. Dengan adanya SK baru, para pengurus mendapatkan legitimasi formal untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Momentum ini sekaligus mempertegas bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam mendukung berbagai program sosial, kesehatan, pendidikan keluarga, hingga pemberdayaan perempuan di desa-desa.
Dalam arahannya, dr. Yeni Dwi Putri menegaskan pentingnya soliditas organisasi PKK yang tersebar hingga unit terkecil masyarakat. Menurutnya, PKK hanya dapat menjalankan perannya dengan optimal apabila seluruh jalur koordinasi berjalan sinergis dan menyatu dengan baik.
“Kami menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara TP PKK di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan, serta dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar seluruh program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Rokan Hulu,” ujar Yeni dalam sambutannya.
Pernyataan itu sejalan dengan tugas PKK sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Dalam konteks penyusunan program 2026, sinergi tersebut menjadi semakin penting mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks, terutama di sektor kesehatan keluarga, ekonomi kreatif berbasis rumah tangga, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.
Usai penyerahan SK, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Kerja TP PKK. Forum tersebut membahas rancangan program-program prioritas tahun anggaran 2026. Raker kali ini berlangsung dinamis, dengan menghadirkan diskusi mendalam mengenai strategi, tantangan, serta peluang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di Rokan Hulu.
Fokus utama yang dibahas mencakup tiga sektor besar:
- Peningkatan kesejahteraan keluarga, terutama melalui penguatan ekonomi rumah tangga berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK), peningkatan literasi keuangan, dan pemanfaatan potensi lokal.
- Peningkatan kesehatan masyarakat, seperti penguatan posyandu, peningkatan peran kader kesehatan, kampanye gizi anak, hingga advokasi pencegahan stunting.
- Pemberdayaan perempuan, termasuk pelatihan keterampilan, kepemimpinan perempuan, serta peningkatan kapasitas organisasi PKK di seluruh jenjang.
Dalam forum itu, dr. Yeni menekankan bahwa seluruh program harus berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar kegiatan rutin tahunan. Program harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten.
Menurut Yeni, PKK harus menjadi motor penggerak perubahan sosial di tingkat keluarga. Karena itu, penyusunan program bukan hanya soal agenda kerja, tetapi juga penanaman nilai. “Gerakan PKK harus kembali pada ruhnya, yaitu menjadikan keluarga sebagai pusat pembentukan karakter, kesehatan, dan kesejahteraan. Dari keluargalah pembangunan bermula,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, melalui berbagai kesempatan, telah menegaskan bahwa PKK adalah salah satu pilar penting dalam mendukung visi pembangunan daerah. Dengan jaringan organisasi yang menjangkau hingga desa, PKK disebut sebagai mitra paling dekat dengan masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga, kelompok perempuan produktif, serta keluarga kurang mampu.
Dalam banyak program nasional maupun daerah, PKK juga menjadi perpanjangan tangan sosialisasi hingga implementasi kebijakan, seperti kampanye gizi, edukasi parenting, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pembinaan PAUD, hingga program kesehatan lingkungan.
Karena itu, forum Raker kembali mengingatkan bahwa PKK bukan hanya organisasi pendamping, melainkan subjek aktif yang mampu menciptakan inovasi sosial. Program yang disusun untuk tahun 2026 diharapkan mencerminkan semangat ini.
Salah satu pembahasan penting dalam Raker adalah kebutuhan untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi program. Tujuannya, agar pelaksanaan program PKK tidak berhenti pada kegiatan, tetapi mampu menunjukkan perubahan nyata di lapangan.
Penguatan peran kader menjadi salah satu agenda strategis. Para kader PKK yang berada di desa disebut sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka akan dibekali peningkatan kapasitas serta pelatihan khusus untuk memastikan program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan sesuai kebutuhan lokal.
PKK juga mendorong pemanfaatan data desa, terutama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai dasar dalam merancang kegiatan yang lebih tepat sasaran. Dengan begitu, program pemberdayaan keluarga tidak lagi generik, tetapi adaptif dan berorientasi pada hasil.
Pada akhir kegiatan, dr. Yeni mengungkapkan harapan besar kepada seluruh pengurus. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program PKK bukan hanya ditentukan oleh ketua atau pengurus inti, melainkan kolaborasi kuat seluruh lini organisasi.
Ia berharap dengan penyerahan SK yang baru serta Raker yang matang, TP PKK Rokan Hulu dapat melangkah lebih terarah dan mampu menjawab tantangan zaman.
“Diharapkan dengan adanya Raker yang matang dan penyerahan SK pengurus yang baru, TP PKK Rokan Hulu dapat bergerak lebih optimal dalam mewujudkan keluarga yang berdaya dan sejahtera,” ujar Yeni.
Melalui agenda ini, TP PKK Rohul menegaskan kembali komitmennya sebagai organisasi pemberdayaan yang hadir hingga tingkat paling dasar masyarakat. Dengan arah program yang lebih terencana, sinergi yang lebih kuat, serta dukungan pemerintah daerah, PKK diharapkan menjadi motor penggerak kesejahteraan keluarga di Kabupaten Rokan Hulu pada 2026 dan seterusnya. (*adv/Diskominfo Rohul)
