PEKANBARU – Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebut telah mengeluarkan nomor registrasi terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Dengan demikian maka Pemerintah Provinsi Riau sudah dapat menjalankan APBD P Riau 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto menyebutkan bahwa hingga saat ini realisasi APBD P 2026 sudah mencapai 69 persen. Pihaknya, menargetkan hingga akhir tahun nanti realisasi anggaran bisa mencapai 90 persen.
“APBD P 2026 sudah bisa digunakan. Nomor registrasi sudah keluar,” ujar Plt Gubri.
Lebih lanjut, pihaknya juga sudah melakukan rapat evaluasi penggunaan APBD 2026 bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Riau. Rapat evaluasi bersama dengan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Riau ini, juga merupakan bagian dari upaya optimalisasi realisasi APBD.
Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah membahas progres program sekaligus kesiapan pelaksanaan kegiatan yang didukung anggaran perubahan.
“Kami bersama Pak Sekda, rekan-rekan OPD melakukan evaluasi untuk kegiatan 2026 dan kami membahas juga untuk APBD P,” sebutnya.
Salah satu catatan penting yang ditekankan Plt Gubri ke seluruh OPD, yakni soal kesiapan dokumen administrasi pendukung sebelum anggaran tersebut direalisasikan.
Dengan waktu yang tersisa sekitar 2 bulan pada tahun anggaran berjalan, SF Hariyanto meminta setiap OPD segera melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa salah satu prioritas pokok di APBD P 2026 yakni menyesaikan tunggakan utang tunda bayar.
“Prioritas kita di APBDP, tetap salah satunya menyesaikan tunda bayar. Itu juga harus kita selesaikan sesegera mungkin,” tambahnya.
Namun, SF Hariyanto menegaskan bahwa penyelesaian utang tunda bayar juga akan disesuaikan dengan kemampuan anggran di APBD P Riau 2026. Selain itu, Plt Gubri menegaskan bahwa APBDP 2026 juga akan diprioritas untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap mendesak. Seperti menjaga fungsional jalan dan lain-lain.
“Prioritas lainnya juga menjaga fungsional jalan yang ada di Riau. Karena beberapa ruas jalan di Riau ada yang mengalami kerusakan,” sebutnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (28/9). Total APBD P tahun 2026 sebesar Rp8.378 Triliun (T) atau naik dari APBD murni 2026 sebesar Rp8.321 Triliun.
(Mcr)
