PEKANBARU – Suasana Gedung DPRD Provinsi Riau mendadak memanas pada Selasa (19/8/2025). Puluhan warga dari Pelalawan bersama mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) mendatangi wakil rakyat untuk menyuarakan penolakan relokasi yang mereka anggap merugikan kehidupan masyarakat.
Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Riau, H. Parisman Ihwan, SE, MM, rapat dengar pendapat (RDP) ini juga dihadiri jajaran Komisi II DPRD Riau seperti Soniawati, Monang Pasaribu, dan Raja Jaya. Sebanyak 53 perwakilan warga dari dusun dan desa terdampak Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan ikut hadir menyampaikan keresahan mereka.
Tiga Tuntutan Masyarakat
Wandri Saputra Simbolon, perwakilan AMMP, dengan tegas menyampaikan tiga tuntutan utama:
- Menolak relokasi mandiri dan memilih tetap bertahan di lokasi tempat tinggal saat ini.
- Siap membayar pajak sebagai bentuk kontribusi nyata untuk pendapatan daerah.
- Meminta pemerintah provinsi menjembatani audiensi dengan pemerintah pusat.
Dalam nada penuh penekanan, Wandri memperingatkan bahwa jika aspirasi ini diabaikan, maka seluruh pejabat terkait di Pelalawan, mulai dari bupati, camat, kepala desa, hingga pihak pengelola TNTN harus diproses secara hukum.
“Kami sepakat menolak relokasi. Harus ada kepastian dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, demi keberlangsungan hidup masyarakat,” tegasnya di hadapan anggota dewan.
Bagaimana Respon DPRD Riau?
Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, berjanji akan membawa suara masyarakat Pelalawan ke Senayan, tepatnya ke DPR RI, agar bisa ditindaklanjuti oleh wakil rakyat asal Riau.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD, Monang Pasaribu, mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan tidak melakukan aksi yang melanggar hukum. Soniawati pun menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi AMMP hingga ke pemerintah pusat.
Wandri juga meluruskan kabar simpang siur terkait isu penyerahan lahan seluas 3.000 hektare di Desa Bagan Limau. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar. Yang terjadi adalah penyerahan lahan dengan luas lebih kecil dan dilakukan oleh pihak tertentu, bukan oleh masyarakat secara umum.
Aliansi mahasiswa dan masyarakat ini berharap agar DPRD Riau benar-benar serius mengawal aspirasi mereka. Mereka menekankan pentingnya RDP lanjutan di Komisi IV DPR RI yang diharapkan bisa digelar awal bulan depan.
“Bagi kami, masa depan pendidikan anak-anak dan perekonomian keluarga dipertaruhkan. Kami hanya ingin kepastian, bukan janji,” tutup Wandri. (woke1)
