PEKANBARU – Ribuan orang dari berbagai desa di Kabupaten Pelalawan, Riau, pagi ini memadati halaman Kantor Gubernur Riau, Senin (21/7/2025). Mereka tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP), menuntut pemerintah membatalkan rencana relokasi warga dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Unjuk rasa yang diklaim akan berlangsung selama tiga hari ini dimulai pukul 09.00 WIB, dengan titik kumpul di Jalan Gadjah Mada. Para peserta membawa mobil komando, pengeras suara, serta spanduk berisi penolakan terhadap relokasi.
“Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap rencana relokasi yang tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan. Kami akan tetap bertahan di tanah kami,” demikian pernyataan sikap AMMP dalam surat terbuka yang dikirim ke kepolisian.
Warga dari Kecamatan Ukui dan Pangkalan Kuras, yang menetap di sekitar TNTN, merasa keberadaan mereka diabaikan dalam proses pengambilan kebijakan. Sebagian besar dari mereka telah menetap selama puluhan tahun dan mengandalkan lahan tersebut untuk bertahan hidup.
Koordinator Umum AMMP, Wandri Saputra Simbolon, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk perjuangan eksistensi dan martabat masyarakat kecil.
“Kami ingin pemerintah serius mendengar dan menangani persoalan ini. Jangan ada lagi keputusan sepihak yang mengorbankan rakyat kecil,” tegas Wandri saat ditemui jelang aksi dimulai.
Massa yang datang berasal dari tujuh titik di Pelalawan, termasuk Ukui, Bukit Kesuma, Segati, Toro Jaya, dan Nanjak. Mereka membawa perlengkapan menginap, termasuk tenda dan logistik, karena berencana bermalam di lokasi hingga 23 Juli mendatang.
Dapur umum juga akan dibuka di sekitar lokasi demonstrasi. “Diizinkan atau tidak diizinkan, kami akan tetap mendirikan tenda dan bermalam di sini sampai ada tanggapan jelas dari pemerintah,” kata Wandri.
AMMP menuntut penghentian segala bentuk intimidasi terhadap warga, termasuk keberadaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di lingkungan pemukiman. Mereka juga meminta pemerintah menjamin akses pendidikan, ekonomi, dan keamanan hidup warga yang terdampak rencana relokasi.
Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya pada 18 Juni 2025. Saat itu, massa menuntut hal serupa, namun merasa belum ada jawaban konkret dari pemerintah.
Pihak AMMP juga meminta fasilitasi dari Gubernur Riau, Kapolda, dan Bupati Pelalawan agar mereka dapat menyampaikan langsung aspirasi kepada Presiden atau DPR RI.
Situasi di lokasi aksi terpantau kondusif. Namun, aparat keamanan tetap bersiaga untuk mengantisipasi lonjakan massa yang ditaksir mencapai 15 ribu orang. Pemerintah Provinsi Riau hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi. (woke1)
