PEKANBARU – Provinsi Riau resmi menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Selasa, 22 Juli 2025. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Abdul Wahid dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Gedung Daerah, Pekanbaru, yang juga dihadiri Menteri LHK dan Kepala BNPB.
Langkah strategis ini diambil menyusul meluasnya kebakaran, memburuknya kualitas udara, serta lonjakan titik panas dan titik api di berbagai wilayah. Sebelumnya, dua kabupaten yakni Rokan Hilir (Rohil) dan Rokan Hulu (Rohul) telah lebih dahulu menetapkan status tanggap darurat di tingkat kabupaten.
“Ini saatnya kita kerahkan semua kekuatan. Tidak ada waktu untuk lambat. TNI, Polri, BPBD, relawan, semuanya harus bergerak cepat,” tegas Wahid.
Status Tanggap Darurat Buka Akses Bantuan Pusat
Dengan status baru ini, Pemprov Riau kini memiliki dasar hukum untuk mengakses dana siap pakai (DSP) dari pemerintah pusat. Ini juga memungkinkan pengerahan helikopter water bombing, logistik, dan personel tambahan secara lebih efisien dan legal.
“Kami butuh dukungan penuh pusat—bukan hanya personel, tapi juga peralatan dan logistik. Ini darurat untuk manusia dan lingkungan,” tambah Wahid.
Pencemaran Udara Memburuk, Rohil Terparah se-Indonesia
Data ISPU Kementerian LHK menunjukkan kondisi udara di Kabupaten Rokan Hilir menjadi yang terburuk secara nasional per Selasa pagi (22/7). Dengan indeks pencemaran mencapai 182, kualitas udara di Rohil masuk kategori berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.
Website ispu.menlhk.go.id memberikan peringatan bagi kelompok rentan, terutama penderita asma dan penyakit jantung, serta menyarankan pengurangan aktivitas fisik di luar ruang.
Rohil bahkan mengungguli daerah lain seperti Kabupaten Serang (109), Kabupaten Tangerang (107), dan Kota Tangerang (101).
Risiko Serius bagi Masyarakat, Sekolah, dan Anak-anak
Gubernur Wahid menggarisbawahi dampak kabut asap terhadap anak-anak sekolah, lansia, dan warga rentan lainnya. Ia meminta setiap unsur pemerintah daerah sigap dalam penanganan kesehatan, distribusi masker, dan pengendalian aktivitas luar ruang.
“Asap tak mengenal batas. Koordinasi antar-instansi dan antar-wilayah jadi mutlak. Kita tidak boleh menunggu situasi menjadi krisis baru bertindak,” tegas Wahid.
Dengan status tanggap darurat, Riau bersiap memperluas operasi penanganan karhutla—baik darat maupun udara—dengan dukungan nasional. Pemprov juga meminta agar semua pemerintah kabupaten/kota ikut memperkuat mitigasi, dari deteksi dini, patroli aktif, hingga respon cepat titik api.
Langkah ini bukan sekadar administrasi, tetapi pertaruhan nyawa dan keberlanjutan ekosistem. (woke2)
