PEKANBARU – Belasan aktifis yang menamakan diri Aliansi Media Indonesia (AMI) menggelar aksi demo di luar pagar Gedung DPRD Riau, Kamis (1/8/2024). Mereka menuntut agar DPRD Riau memanggil Dinas pendidikan (Disdik) Riau terkait pengumuman PPDB bulan Juli lalu.
“Yang mereka suarakan ini hak-hak masyarakat yang sangat mendasar. Dan ini merupakan kewajiban pemerintah. Dan ini kita patut apresiasi, baik dari sisi kemanusiaan dan kesadaran berbangsa dan bernegara ” ujar anggota DPRD Riau Sofyan Siroj usai menerima aspirasi AMI.
Anggota Komisi V DPRD Riau itu mengatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya harus mendengar aspirasi mereka terkait pengumuman Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) bulan Juli lalu yang dinilai kurang transparan.
Sofyan Siroj mengatakan sebagai anggota Komisi V DPRD Riau yang membidangi pendidikan tentu ada proseduralnya. Karena disitu ada ketuanya, tukasnya.
“Apa keluhannya kami terima. Cuma kalau bisa bersurat ke Komisi V sehingga bisa dimusyawarahkan dengan instansi terkait. Jangan sampai ada warga negara tereleminir,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Sofyan Siroj juga mengeritik Pemerintah terkait program wajib belajar (wajar) 12 tahun yang dicanangkan oleh mantan Gubernur Riau Syamsuar tahun 2022 lalu. Pasalnya, program tersebut tidak didukung sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan. Alhasil, setiap kali PPDB terus mengundang polemik di masyarakat.
Contohnya di Kecamatan Kulim dan Rumbai. Di dua kecamatan tersebut diketahui banyak orangtua siswa yang terpaksa menyekolahkan anaknya di Swasta akibat ketiadaan sarana dan prasarana pendidikan yang kurang pemerataan.
Sementara itu berdasarkan temuan wartawan di SMA Negeri 3 Pekanbaru khususnya jalur zonasi, pengumuman lulus PPDB tidak transparan. Hal ini terlihat dari nama-nama siswa yang dinyatakan lulus PPDB tidak tercantum jarak dan nilai masing-masing siswa.P24
