PEKANBARU – Penertiban kebun sawit ilegal di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kembali menjadi sorotan setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengungkap fakta mencengangkan terkait praktik perambahan yang telah berlangsung selama dua dekade lebih.
Ketua Satgas PKH, Mayjen TNI Dody Triwinarto, menegaskan bahwa operasi penertiban di TNTN selama ini belum mampu memberikan efek jera bagi para pelaku. Alih-alih berkurang, perambahan justru makin masif.
“Sudah sering dilakukan razia dan penertiban, tapi setelah itu justru lahan yang dirambah makin luas. Para cukong malah tambah berani,” ujar Dody dalam keterangannya, Senin (14/7/2025).
Adu Kuat: Mafia Tanah vs Aparat
Menurut Dody, penertiban selama ini lebih sering menjadi ajang “adu kuat” antara aparat dan jaringan mafia tanah. Ketika aparat selesai menggelar operasi dan meninggalkan lokasi, para pelaku perambahan kembali menggarap lahan secara ilegal.
“Tiap tahun ada operasi, dari berbagai satgas. Tapi habis operasi, muncul lagi. Begitu terus,” ungkapnya.
Kondisi ini, kata dia, mengindikasikan bahwa aparat negara belum sepenuhnya memenangkan pertempuran melawan jaringan ilegal yang telah mengakar dan memiliki kekuatan ekonomi besar di balik praktik pembabatan hutan.
Janji Ketegasan: Negara Tak Boleh Kalah
Dody menegaskan bahwa pendekatan kali ini akan berbeda. Satgas PKH berkomitmen melakukan penertiban yang berkelanjutan dan menyeluruh. Upaya ini bukan semata soal menertibkan lahan, melainkan soal keberpihakan negara dalam menyelamatkan kawasan konservasi yang menjadi habitat penting satwa langka seperti gajah Sumatera dan harimau Sumatera.
“Ini bukan hanya soal lahan, tapi soal komitmen kita menyelamatkan TNTN, satu dari sedikit hutan tropis terbaik yang masih tersisa. Kita tidak boleh menyerah,” tegas Dody.
Ia menyebutkan, Tesso Nilo adalah salah satu benteng terakhir keanekaragaman hayati di Pulau Sumatera dan bagian penting dari sistem iklim global. Kehilangannya akan berdampak besar bagi lingkungan regional maupun global.
Perlu Peran Multi-Sektor
Dalam konteks ini, Dody juga menyinggung pentingnya keterlibatan semua pihak — mulai dari pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, hingga masyarakat lokal — untuk menjaga kawasan konservasi dari ekspansi perkebunan sawit ilegal.
Ia menekankan bahwa negara tak boleh kalah oleh “tangan-tangan rakus” yang menjadikan kawasan lindung sebagai lahan komersial pribadi. (woke4)

