PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, mendapat tambahan dukungan anggaran sebesar Rp10 miliar dari pemerintah pusat untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dana bantuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut diterima Pemko Pekanbaru dalam dua tahap.
Anggaran ini akan difokuskan untuk memperkuat sarana dan prasarana penanganan karhutla melalui dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar).
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin mengatakan, pemanfaatan bantuan tersebut telah dibahas dalam rapat. Ia meminta kedua OPD segera mempercepat proses pengadaan peralatan agar kesiapan menghadapi potensi karhutla semakin meningkat.
“Totalnya Rp10 miliar. Kita dapat di tahap pertama dan tahap kedua. Anggaran ini kita fokuskan untuk dua OPD guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” kata Zulhelmi Arifin, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, penggunaan dana tersebut harus tetap mengacu pada aturan, surat edaran, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Meski memiliki sejumlah kemudahan prosedur karena berkaitan dengan penanganan kebencanaan, penggunaan anggaran tetap harus dipertanggungjawabkan.
Pria yang akrab disapa Ami ini menyebutkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran, kendaraan water supply, alat pelindung diri (APD), serta berbagai perlengkapan pendukung pemadaman api.
Selain pengadaan peralatan baru, Pemko juga mengalokasikan anggaran untuk membeli bahan bakar minyak (BBM), memperbaiki dan menyervis peralatan yang rusak, serta menyiapkan perlengkapan khusus untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses kendaraan.
Salah satunya mini starter dan peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan petugas ketika melakukan pemadaman di kawasan lahan yang tidak bisa dimasuki mobil pemadam.
“Jadi, kita fokuskan semuanya untuk pembelian alat-alat, sarana prasarana, BBM, serta servis peralatan agar layak pakai. Termasuk peralatan yang dibutuhkan ketika terjadi kebakaran hutan, karena tidak semua lokasi bisa dijangkau mobil,” jelasnya.
Ia menambahkan, sesuai ketentuan penggunaan bantuan tersebut, anggaran tidak diperuntukkan bagi pemberian insentif petugas. Karena itu, seluruh dana akan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan operasional dan peralatan penanganan karhutla.
Terkait penganggaran, Ami menjelaskan bahwa dana bantuan tersebut akan dimasukkan melalui mekanisme pergeseran APBD. Hal ini dilakukan karena pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) telah selesai.
“Insyaallah dalam satu sampai dua hari ini pergeseran selesai. Setelah itu, kawan-kawan dari BPBD dan Damkar sudah bisa melakukan belanja peralatan,” katanya.
Melalui dukungan anggaran tersebut, Pemko Pekanbaru berharap kesiapan personel maupun peralatan penanganan karhutla semakin memadai, terutama dalam mengantisipasi potensi kebakaran saat musim kemarau.
Meski demikian, Ami berharap bencana karhutla tidak kembali terjadi di Kota Pekanbaru.
“Insyaallah, dari sisi peralatan kita sudah lebih siap menghadapi kebencanaan, terutama karhutla. Tapi doa kita bersama, mudah-mudahan kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi,” pungkasnya. **
