PELALAWAN – Gelombang penolakan terhadap relokasi warga dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kembali memuncak. Besok, Senin (21/7/2025), ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) dijadwalkan bergerak ke Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru untuk menggelar aksi lanjutan selama tiga hari berturut-turut.
Aksi ini merupakan bentuk keberatan atas rencana penertiban kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), yang dinilai akan memaksa relokasi warga dari pemukiman mereka di sekitar kawasan TNTN, khususnya di Kecamatan Ukui dan Pangkalan Kuras.
Aksi Diikuti 15 Ribu Orang
Wandri Saputra Simbolon, Koordinator Umum AMMP, menyatakan bahwa massa akan mulai bergerak malam ini dari berbagai titik di Pelalawan menuju Kota Pekanbaru.
“Kami akan tetap datang, dan akan menginap di kantor gubernur meskipun tidak diizinkan. Kami bawa tenda, kami bawa logistik sendiri,” tegas Wandri, Minggu (20/7/2025).
Massa yang diklaim mencapai 15.000 orang akan membangun tenda dan mendirikan dapur umum di sekitar kantor gubernur. Mereka menuntut kejelasan nasib warga yang telah lama tinggal dan hidup dari kawasan tersebut—termasuk akses pendidikan, ekonomi, dan legalitas tempat tinggal mereka.
Selain itu, mereka menuntut agar Satgas PKH meninggalkan pemukiman warga di TNTN dan meminta pemerintah membuka dialog terbuka. AMMP juga mendesak agar difasilitasi bertemu langsung dengan Presiden RI dan DPR RI.
Sebagian Masa Aksi ke Istana Negara, Jakarta
Uniknya, gelombang aksi dari komunitas warga TNTN kini tidak hanya terfokus di Riau. Sebagian massa dari Toro Jaya dilaporkan sudah bergerak ke Jakarta untuk menggelar aksi di Istana Negara, meski AMMP menegaskan bahwa itu bukan bagian dari pergerakan mereka.
“Kami tidak terlalu monitor aksi ke Jakarta. Itu bukan bagian dari AMMP. Fokus kami tetap di Riau,” jelas Wandri.
Ratusan Mobil, Puluhan Koordinator
Sebanyak 274 unit kendaraan dikerahkan untuk mengangkut massa dari berbagai desa, seperti Bukit Makmur, Segati, Bukit Kesuma, Nanjak, dan Simpang Kampar. Struktur koordinasi aksi pun dibagi rapi: jenderal lapangan, korlap utama, korlap mahasiswa, dan korlap masyarakat untuk dua lapis pengamanan.
Sementara itu, pihak kepolisian disebut telah menerima surat pemberitahuan aksi sejak 15 Juli lalu, dan diperkirakan telah menyiapkan pengamanan di sekitar Kantor Gubernur Riau.
Aksi kali ini adalah kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya pada 18 Juni 2025, yang juga digelar di tempat yang sama. Namun kali ini, AMMP menyebut bahwa mereka tidak akan pulang sampai ada tanggapan resmi dan tegas dari pemerintah. (woke2)
