PEKANBARU – Pemerintah pusat kembali menunjukkan keseriusannya dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, turun langsung ke sejumlah titik rawan pada Rabu (23/7/2025) untuk memastikan penanganan berjalan di jalur yang benar.
Dengan menumpang helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raja Juli memantau langsung sebaran titik api dari udara. Fokus utama peninjauan berada di dua kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, yakni Pujud dan Bangko Pusako—wilayah yang kerap menjadi langganan kebakaran saat musim kering.
Dalam peninjauan tersebut, Raja Juli turut didampingi jajaran pejabat tinggi, antara lain Kapolda Riau, Pangdam, Danlanud, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. Rombongan mendarat di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, sebelum kemudian melanjutkan agenda penanganan.
“Ini Dibakar, Bukan Terbakar”
Sesaat setelah mendarat, Menteri Raja Juli mengungkapkan keprihatinannya terhadap pola kebakaran yang masih mengarah pada dugaan pembukaan lahan secara ilegal.
“Kami melihat ini memang sengaja dibakar. Lokasi api berada di lereng-lereng di antara titik perkebunan sawit. Kelihatan sekali ini membuka lahan baru, tapi masih dengan cara lama, dibakar. Ini tidak boleh dilakukan lagi,” tegas Raja Juli kepada wartawan.
Pernyataan tersebut menandai keprihatinan sekaligus peringatan keras dari pemerintah kepada pihak-pihak yang masih nekat menggunakan api untuk membuka lahan, sebuah metode lama yang terbukti merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Apresiasi untuk Satgas, Teguran untuk Pembakar
Raja Juli juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh anggota Satgas Karhutla di Riau yang disebutnya telah bekerja maksimal dalam menanggulangi kebakaran. Ia menekankan pentingnya kerja kolektif dan keberlanjutan upaya di lapangan.
“Terima kasih kepada tim Satgas Karhutla atas kerjasamanya. Kita harus bisa mengendalikan ini, supaya masyarakat kita tenang, dan tidak ada lagi api maupun asap,” ujarnya.
Meskipun berdasarkan laporan, tren titik api di Riau cenderung menurun, namun tantangan belum selesai. Cuaca yang masih ekstrem dan angin kencang bisa memicu kebakaran baru sewaktu-waktu.
“Cuaca masih ekstrem, jadi ini harus kita antisipasi. Saya ingatkan, jangan main api. Nanti ditangkap beneran,” katanya, menegaskan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla.
Rapat Koordinasi dengan Kementerian dan Forkopimda
Tidak hanya meninjau dari udara, Menteri Raja Juli juga menghadiri rapat koordinasi bersama sejumlah menteri dan pejabat tinggi lainnya di Gedung Daerah, Pekanbaru. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, perwakilan Kemenkumham, Gubernur Riau, dan unsur Forkopimda.
Agenda rapat fokus pada evaluasi penanganan Karhutla dan sinkronisasi langkah antarinstansi. Salah satu pembahasan utama adalah penguatan patroli dan peringatan dini di wilayah-wilayah rawan kebakaran.
Rapat juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan dalam pencegahan Karhutla, termasuk program edukasi dan pemantauan berbasis komunitas.
Langkah Hukum dan Penegasan Pemerintah
Dalam peninjauan ini, pemerintah menegaskan tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Meski sudah ada aturan yang melarang, praktik pembakaran masih dijumpai di sejumlah titik. Raja Juli memastikan bahwa pelanggar akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Jangan pernah anggap enteng. Kalau ketahuan bakar lahan, proses hukum akan jalan. Tidak ada kompromi,” kata Raja Juli dalam sesi tanya jawab dengan awak media.
Masyarakat Diminta Waspada dan Proaktif
Menteri juga mengimbau masyarakat agar ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan. Warga di desa-desa sekitar lokasi rawan Karhutla diminta segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan atau api yang mulai membesar.
“Kalau kita semua peduli, semua bisa dicegah. Kita jaga sama-sama, jangan sampai terulang lagi bencana kabut asap seperti tahun-tahun lalu,” tutupnya.
Kunjungan Menteri Raja Juli menegaskan bahwa penanganan Karhutla bukan semata tugas pemerintah daerah, tetapi butuh kolaborasi lintas sektor hingga akar rumput. Dengan sinergi kuat dan tindakan tegas, bencana tahunan ini diharapkan tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat Riau dan sekitarnya. (woke1)
