PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersiap menata ulang struktur organisasi pejabat eselon II melalui evaluasi menyeluruh terhadap 32 pejabat tinggi pratama (PTP) yang masih aktif. Evaluasi ini menjadi langkah awal Gubernur Riau, Abdul Wahid, untuk memastikan efektivitas birokrasi setelah sejumlah posisi strategis dibiarkan kosong dalam beberapa bulan terakhir.
“Tim pansel untuk evaluasi pejabat eselon II sudah dibentuk. Ketuanya Pak Yafiz.”
Gubernur Riau Abdul Wahid
Langkah ini bukan hanya bersifat administratif. Pemprov ingin menjawab dua hal sekaligus: siapa saja pejabat yang layak dipertahankan, dan siapa yang perlu digeser agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal.
32 Pejabat Dinilai, 18 Jabatan Kosong atau Terkendala
Ketua Panitia Seleksi, M Yafiz, menjelaskan bahwa evaluasi ini terbagi menjadi dua kategori: evaluasi kinerja bagi pejabat yang telah menjabat lebih dari lima tahun dan uji kompetensi bagi yang menjabat di bawah lima tahun.
“Total ada 32 pejabat eselon II yang akan dievaluasi. Enam orang masuk kategori evaluasi kinerja, sedangkan 26 lainnya akan mengikuti uji kompetensi,” jelas Yafiz.
Sementara itu, dari total 50 jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Riau, sebanyak 18 posisi tidak masuk dalam proses evaluasi kali ini. Alasannya, 15 posisi sedang diisi pelaksana tugas (Plt), satu pejabat—Kepala Bappeda Emri Juli Harnis—sedang sakit, dan dua pejabat lainnya, yaitu Asisten III Setdaprov Elly Wardhani dan Kadis Kominfotik Ikhwan Ridwan, segera memasuki masa pensiun.
Evaluasi Dimulai 11 Juli
Tim pansel akan bekerja secara intensif pada 11, 12, 14, dan 15 Juli 2025. Proses penilaian akan berlangsung di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kompetensi Penilaian milik Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau.
Meski tidak secara eksplisit menyebut nama-nama pejabat yang akan dievaluasi, sumber internal menyebut bahwa posisi strategis seperti kepala dinas, biro, dan asisten pemerintahan akan menjadi sorotan.
Gubernur Wahid menyatakan hasil evaluasi ini akan menjadi pijakan untuk rotasi atau promosi selanjutnya.
“Hasil evaluasi bisa diketahui, mana yang harus bergeser atau mana yang masih tetap,” ucapnya.
Evaluasi atau Sinyal Politik?
Evaluasi besar-besaran ini juga dinilai sebagai bagian dari konsolidasi awal Gubernur Wahid dalam menyiapkan tim birokrasi yang sejalan dengan visinya. Meskipun dikemas sebagai proses teknokratik, langkah ini tidak lepas dari konteks politik pemerintahan baru yang ingin menunjukkan arah kepemimpinan lebih tegas dan terukur.
Namun demikian, pihak BKD memastikan seluruh proses evaluasi dilakukan dengan objektif berdasarkan kinerja dan kompetensi. Mekanisme ini juga sejalan dengan aturan manajemen ASN dan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
