WARTAOKE.NET, PEKANBARU – Warga RT004/RW003, Kelurahan. Sidomulyo Timur, Kecamatan. Marpoyan Damai mengancam akan turun kejalan untuk melakukan aksi jika pihak Hotel Parma Arengka yang diduga telah menjadi tempat Prostitusi dan Peredaran Narkoba tidak mengganti nama Hotel menjadi Hotel “Syariah” yang tujuannya untuk menghindari praktek-praktek dugaan prostitusi dan peredaran narkoba.
Sebelumnya, media ini mendapatkan informasi bahwa Ketua Pemuda dan Ketua RT/RW melakukan mediasi dan pertemuan dengan pihak Hotel Parma Arengka di salah satu kedai kopi Jalan. Soekarno Hatta, kota Pekanbaru untuk mencari jalan keluar dan solusi agar masyarakat kota Pekanbaru terkhusus warga RT004/003 merasa nyaman dan aman terkait kegiatan di Hotel tersebut dan meminta agar nama hotel tersebut diganti menjadi Hotel Syariah dengan tujuannya agar tidak ada aktivitas prostitusi maupun peredaran narkoba disana.
Atas informasi pertemuan tersebut yang sudah berjalan kurang lebih 3 minggu, media ini mencoba mengkonfirmasi ke pihak Hotel Parma Arengka maupun kuasa hukumnya perihal permintaan warga RT004/RW003 untuk mengganti nama Hotel Parma Arengka menjadi Hotel Syariah belum mendapatkan jawaban. Kamis malam, (01/09/2022).
Sebelumnya, yang ditayangkan media ini, Aliansi Pemuda RT004/RW003 Kelurahan. Sidomulyo Timur, Kecamatan. Marpoyan Damai bersama Satuan Pelajar dan Mahasiswa Ikatan Pemuda Karya (SAPMA IPK) Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) kota Pekanbaru untuk mendesak Pemerintah untuk menutup dan menyegel Hotel Parma di Jalan. Soekarno Hatta yang diduga tidak memiliki izin dan dijadikan tempat maksiat (Prostitusi) dan Peredaran Narkoba.
” Kami datang kesini untuk meminta Pemerintah kota Pekanbaru agar menutup Hotel Parma, karena diduga dijadikan tempat prostitusi dan peredaran narkoba yang membuat kami selaku Pemuda yang tinggal disana resah dan terganggu,” Sampaikan Korlap Aliansi Pemuda dan SAPMA IPK Riau, Sarin Putra di gedung MPP Pekanbaru. Rabu, (10/08/2022).
Lanjutnya, Hotel Parma di Arengka tersebut, sejak Tahun 2019 diduga tidak memiliki izin. Akan tetapi, masih tetap beroperasi dan buka setiap harinya.
” Terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa Hotel Parma hanya mengantongi Izin gangguan. Yang setelah kami telaah, izin tersebut sudah habis kadaluarsanya. Dimana, izin gangguan tersebut hanya sampai 2019. Jadi, hal ini sudah sangat meresahkan dan mengganggu kami selaku masyarakat tempatan yang berada disana,” Ucap Sarin.
Sarin juga mengatakan, bahwa Ketua RT mereka diduga telah menerima uang bulanan dari Hotel Parma. Sehingga, mereka menggelar aksi ke Gending MPP Pekanbaru.
” Pak RT kami patut diduga mendapatkan uang bulanan dari Hotel Parma. Karena, sebelum kami menggelar aksi di MPP, Pak RT kami diam seribu bahasa dan cuek terhadap Kami selaku Pemuda dan Masyarakat tempatan disana,” Ungkap Sarin.
Kami hanya ingin, Hotel Parma tersebut ditutup atau diganti namanya jadi Hotel Syariah. Karena, tidak jauh dari Hotel tersebut terdapat rumah Tahfiz Alquran. Tegasnya. ***
