KAMPAR — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Hambali, angkat bicara terkait isu yang menyebut dirinya terlibat dalam pengaturan 34 paket proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kampar. Dalam pernyataan resminya, ia menyebut tudingan tersebut tidak berdasar dan menyesatkan.

“Isu itu sama sekali tidak benar. Saya tidak pernah mengatur proyek, apalagi sampai 34 paket di Perkim,” ujar Hambali kepada awak media, Senin (21/7/2025).

Hambali memberikan klarifikasinya di hadapan awak media didampingi sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala Disperkim Rusdi Hanif, Kepala Kesbangpol Mahadi, dan Kabid Hukum Sekdakab Kampar Khairuman.

Asal Tuduhan Tidak Jelas

Hambali menegaskan bahwa isu tersebut muncul tanpa dasar yang jelas dan tidak dapat diverifikasi. Ia menyayangkan pemberitaan yang menyebarkan informasi tanpa konfirmasi atau sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya harap isu-isu semacam ini tidak terus dijadikan konsumsi publik. Kita harus kedepankan etika dan akurasi informasi,” tegasnya.

Disperkim Klarifikasi Proses Lelang

Menanggapi isu yang sama, Kepala Dinas Perkim Rusdi Hanif turut memberikan penjelasan. Ia membenarkan bahwa saat ini terdapat 34 proyek yang sudah melalui proses lelang, namun ia memastikan bahwa penentuan pemenang dilakukan sepenuhnya oleh dinas, bukan Sekda.

“Semua pemenang tender dipilih oleh panitia melalui sistem yang sudah diatur. Tidak ada intervensi dari Sekda,” ungkap Rusdi.

Ia juga menjelaskan bahwa kontraktor yang ditunjuk telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan finansial, sebagaimana yang diharuskan dalam proses pengadaan pemerintah.

Rusdi menegaskan bahwa pihaknya sangat berhati-hati dalam memastikan proyek dijalankan oleh pihak yang kompeten dan profesional. Ia pun menolak keras tudingan bahwa proyek dikelola secara tidak transparan.