KUANSING — Kota Teluk Kuantan diguncang isu dugaan pemalsuan ijazah yang melibatkan sopir Ketua DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal. Sejak Kamis hingga Jumat (17–18/7/2025), selebaran berisi fotokopi ijazah dengan foto sama tetapi dua identitas berbeda ditemukan berserakan di sejumlah ruas jalan dan menyebar cepat di grup-grup WhatsApp warga.
Salah satu ijazah atas nama Fedri Kurniawan, lahir di Seberang Cengar pada 30 November 1995. Ijazah tersebut berasal dari Madrasah Aliyah Program IPS tahun pelajaran 2014/2015 dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Drs. Alismita dari YPKM Lubuk Jambi, Kuantan Mudik, tertanggal 15 Mei 2015. Tertera pula cap jari dan foto pemilik.
Namun yang mengundang perhatian, beredar pula fotokopi ijazah lain dengan foto identik, namun tertera nama berbeda. Di sana dengan jelas tertulis nama Novendra Andika Putra, lahir di Seberang Cengar pada 11 November (tahun tidak disebutkan). Ijazah ini berasal dari sekolah yang sama.
Tuduhan Pemalsuan untuk Lolos PPPK
Selebaran itu tidak berdiri sendiri. Ada surat kaleng yang menyertai, dengan narasi keras yang menuding bahwa ijazah atas nama Novendra adalah hasil pemalsuan yang dilakukan untuk meloloskan yang bersangkutan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Sopir Ketua DPRD Kuansing palsukan ijazahnya untuk masuk honor di DPRD Kuansing, sampai lulus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” bunyi selebaran itu.
“Usut tuntas kasus ini, karena kami yang honor banyak yang tidak lulus!” sambung tulisan tersebut.
Belum diketahui siapa yang menyebarkan selebaran ini, namun isinya telah memicu resonansi kuat di tengah masyarakat, terutama di kalangan tenaga honorer yang merasa dirugikan oleh dugaan kecurangan dalam proses rekrutmen PPPK.
Belum Ada Tanggapan Resmi BKPP Kuansing
Hingga Jumat pagi (18/7/2025) pukul 09.17 WIB, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuansing, Mardansyah, belum memberikan pernyataan terkait beredarnya selebaran tersebut.
Belum ada konfirmasi pula dari pihak Ketua DPRD Kuansing maupun pihak terduga.
Masyarakat Tuntut Transparansi
Kasus ini menjadi cermin kerentanan sistem rekrutmen aparatur negara jika tuduhan tersebut terbukti benar. Masyarakat berharap ada langkah cepat, objektif, dan transparan dari instansi terkait untuk menyelidiki dan mengklarifikasi keabsahan dokumen-dokumen tersebut.
Dengan munculnya dua nama berbeda menggunakan satu foto yang sama, sorotan kini tertuju pada otoritas pendidikan dan kepegawaian di Kuansing: Apakah sistem verifikasi dokumen dalam proses seleksi sudah dijalankan sebagaimana mestinya? (woke4)
