PELALAWAN – Di tengah meningkatnya sorotan nasional terhadap maraknya praktik pengoplosan beras premium, Pemerintah Kabupaten Pelalawan bersikap waspada. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM (Diskoperindag) Pelalawan menegaskan pentingnya peran distributor dalam mencegah masuknya beras bermasalah ke wilayah tersebut.
“Sedapat mungkin kita mencegah beras oplosan masuk ke Pelalawan. Titik beratnya ada di distributor yang selama ini menyuplai ke kita,” ujar Kepala Diskoperindag Pelalawan, Hanafie, Selasa (15/7/2025).
Ia menekankan bahwa para distributor harus lebih selektif dalam memilih produsen dan jalur pasokan. Pemeriksaan ke sumber asal beras perlu dilakukan untuk menghindari potensi praktik curang yang dapat merugikan konsumen.
“Distributor juga jangan ikut bermain dalam praktik oplos ini. Kita akan cek juga ke lapangan,” tegasnya.
Ancaman Bagi Bisnis Distributor
Menurut Hanafie, jika sampai ditemukan distribusi beras oplosan di Pelalawan, hal itu tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga akan langsung berpengaruh terhadap reputasi dan keberlangsungan bisnis distributor.
“Selain menjaga kepercayaan masyarakat, ini juga berefek langsung ke distributor. Bisnis mereka akan berpengaruh jika ditemukan beras oplosan di Pelalawan,” ujarnya.
Belum Ada Temuan, tapi Pengawasan Diperketat
Hingga kini, Diskoperindag belum menerima laporan resmi terkait beras oplosan di wilayah Pelalawan. Namun langkah antisipatif tetap diambil, termasuk pemantauan langsung di lapangan.
Diskoperindag juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat membeli dan mengonsumsi beras. Ciri-ciri beras oplosan memang tidak mudah dikenali, namun konsumen setia biasanya bisa mendeteksi perbedaan dari aroma, rasa, atau tekstur saat dimasak.
“Jika masyarakat selama ini biasa mengonsumsi merek tertentu, pasti paham dengan rasa dan bentuk saat dimasak. Kalau ada yang beda, patut dicurigai,” kata Hanafie.
Pemerintah daerah berharap sinergi antara masyarakat, distributor, dan aparat pengawasan bisa mencegah beredarnya beras tak layak konsumsi di pasar lokal, menyusul temuan nasional yang mencatat lebih dari 200 merek beras diduga tak sesuai standar mutu dan takaran.(woke2)
