SIAK — Pemerintah Kabupaten Siak, Riau, mengambil langkah efisiensi anggaran secara ekstrem demi menutup utang tunda bayar tahun anggaran 2024. Salah satu langkah simbolik namun tegas datang dari Bupati Siak, Afni, yang memutuskan untuk tidak menggunakan anggaran rumah tangga bupati dan wakil bupati sepanjang tahun ini.
Kebijakan ini diumumkan pada Minggu (13/7/2025), sebagai bagian dari strategi pelunasan utang tunda bayar yang masih tersisa sebesar Rp287 miliar. Meski anggaran rumah tangga untuk kebutuhan harian seperti makan, minum, dan jamuan tamu telah diatur dalam peraturan daerah dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bupati Afni memilih untuk meniadakannya.
“Ya, kita sedang berhemat. Kondisi keuangan defisit, maka anggaran rumah tangga belum dianggarkan, semua masih biaya pribadi,” ujar Afni.
Ia menekankan bahwa penghematan ini bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab fiskal, tetapi juga sebagai contoh bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Siak.
Langkah penghematan ini dilakukan dengan tujuan utama: menyelesaikan seluruh kewajiban tunda bayar tahun 2024 dalam waktu dekat, agar postur APBD 2026 tidak terbebani dan tetap mampu mengakomodasi program-program prioritas yang telah dirancang pemerintah daerah.
“Kami komitmen untuk melakukan pelunasan tunda bayar dalam tahun ini, supaya tidak terlalu mengganggu postur APBD 2026 untuk melaksanakan program prioritas,” tambahnya.
Selain memotong belanja rumah tangga, Afni juga menolak pengadaan mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupati. Ia menilai kendaraan dinas warisan dari kepemimpinan sebelumnya masih dalam kondisi layak pakai.
Kebijakan efisiensi tersebut meluas ke seluruh lini, termasuk belanja non-esensial di tingkat OPD. Bupati Afni menyebut bahwa anggaran untuk kegiatan seminar dan pertemuan di tiap OPD akan dipangkas hingga 50 persen. Perjalanan dinas juga ikut ditekan sebesar 50 persen.
Lebih lanjut, kegiatan yang dianggap tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat akan dicoret dari rencana kerja.
Tak berhenti di situ, Bupati Afni bahkan berencana mengevaluasi besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemkab Siak sebagai bagian dari langkah konsolidasi fiskal menyeluruh.
Dari upaya efisiensi anggaran yang telah dilakukan sejauh ini, Pemkab Siak berhasil menghemat lebih dari Rp300 miliar. Dana ini akan dialokasikan untuk menutup utang tunda bayar yang nilainya mencapai Rp327 miliar.
Dari jumlah tersebut, baru sekitar Rp40 miliar yang telah dibayarkan kepada sembilan OPD penerima. Artinya, masih tersisa sekitar Rp287 miliar yang harus dilunasi secara bertahap.
Dengan strategi efisiensi anggaran ini, Pemkab Siak berharap bisa kembali menyeimbangkan struktur keuangannya tanpa mengorbankan layanan publik dan pelaksanaan program strategis daerah. (woke15)
