PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menegaskan tidak akan membiarkan aktivitas Pasar Tumpah di Jalan Ahmad Yani berlangsung di luar ketentuan waktu yang telah ditetapkan.
Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan sebagai sarana transportasi, sekaligus mencegah aktivitas perdagangan mengganggu kelancaran lalu lintas.
Pemko Pekanbaru mengambil sikap tegas terhadap pedagang yang masih berjualan di luar jam operasional yang telah diberikan. Kebijakan ini bukan untuk membatasi mata pencaharian pedagang, melainkan memastikan pemanfaatan fasilitas umum berjalan sesuai peruntukannya.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan, Jalan Ahmad Yani pada prinsipnya merupakan fasilitas umum yang fungsi utamanya sebagai jalur transportasi.
Ia menjelaskan, keberadaan aktivitas perdagangan di kawasan tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Bahkan, pemerintah sebelumnya telah memberikan dispensasi bagi pedagang untuk melakukan aktivitas jual beli hingga pukul 07.30 WIB.
Namun, dispensasi tersebut pada awalnya diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan grosir. Yakni, sebagai tempat distribusi barang-barang hasil perkebunan yang dibawa menggunakan kendaraan pikap sebelum disalurkan kepada pedagang eceran.
Dalam perkembangannya, aktivitas perdagangan justru meluas hingga melibatkan pedagang eceran yang berjualan sampai siang hari. Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.
“Karena itu, pemerintah kota akan mengambil sikap yang jelas dan tegas terhadap teman-teman pedagang. Tidak ada tendensi tertentu, kita hanya ingin mengembalikan infrastruktur tersebut kepada fungsi utamanya,” tegas Ingot, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, kepentingan pengguna jalan harus menjadi prioritas dalam penataan kawasan tersebut. Terlebih, di sekitar Jalan Ahmad Yani terdapat sejumlah fasilitas publik penting, seperti rumah ibadah, rumah sakit dan sarana pendidikan yang membutuhkan akses lalu lintas lancar.
Ia menegaskan, aktivitas perdagangan tetap dapat berlangsung sepanjang tidak mengganggu fungsi utama jalan maupun kepentingan masyarakat yang menggunakan akses tersebut.
“Prioritas kita adalah pengguna jalan dulu. Ada akses menuju rumah ibadah, rumah sakit dan sarana pendidikan. Itu harus menjadi perhatian. Aktivitas lain tentu bisa berjalan sepanjang tidak mengganggu prioritas tadi,” jelasnya.
Ingot berharap para pedagang dapat memahami dan mendukung kebijakan penertiban yang dilakukan Pemko Pekanbaru.
Pihaknya pun menginginkan kawasan tersebut tetap tertata, aktivitas ekonomi masyarakat berjalan, namun fungsi jalan sebagai fasilitas umum tidak lagi terganggu oleh aktivitas perdagangan di luar ketentuan. **
