Pekanbaru – Pimpinan DPRD Provinsi Riau dikabarkan memiliki anggaran Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) mencapai puluhan miliar.
Kabar anggaran Pokir fantastis itu disampaikan mantan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Riau, M Nasir Day.
‘’Salah seorang pimpinan Dewan di Riau, saya dengar dana pokirnya bisa mencapai Rp20 miliar, ada Rp15 miliar dan Rp10 miliar, terendah Rp5 miliar untuk anggota Dewan biasa,” kata Nasi dalam pesan rilis diterima Wartaoke, Rabu (26/04/2023).
Nasir tidak menyebut identitas oknum pimpinan DPRD Riau tersebut. Namun Nasir membeberkan kegiatan Pokir diposisikan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Anggaplah satu pokir bernilai Rp200 juta. Berapa ribu proyek pokir yang beredar di OPD-OPD, dengan total nilai ratusan miliar rupiah,’’ cakapnya.
Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Biasanya, usulan Pokir diserap ketika sang legislator menggelar reses. Dimana tujuan daripada reses adalah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di dapil masing-masing sebagai perwujudan perwakilan rakyat.
Namun disi lain dalam pelaksanaannya, disinyalir menyimpang. Penyimpangan itu terjadi lewat monopoli proyek.
Tak tanggung-tanggung, biaya (Fee) yang diraup pemilik Pokir mencapai 5 persen.
“Paling banyak fee lima persen kalau paket itu diserahkan ke OPD (organisasi perangkat daerah), sesuai ketentuan dan mekanisme. Jadi, pemilik pokir hanya dapat fee paling lima persen dari nilai kontrak,” tuturnya.
Sedangkan jika dikerjakan sendiri, sambung Nasir, dapat meraup keuntungan hingga 25-30 persen dari nilai kontrak.
“Apalagi untuk pekerjaan fisik seperti irigasi dan semenisasi paling besar dan untung, kalau dikerjakan sendiri,” cakapnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui identitas pimpinan DPRD Riau dikabarkan pemilik Pokir puluhan miliar tersebut. Hingga berita ini di publish, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPRD Provinsi Riau.***
