Menunggu Perintah, Kejari Pekanbaru Siap Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi di Bapenda Pekanbaru

316

PEKANBARU, WARTAOKE.NET

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru siap menindaklanjuti laporan Persatuan Mahasiswa Perduli Pendapatan Pajak Daerah (PM3PD) Provinsi Riau ke Kejagung RI di Jakarta jika mendapatkan perintah.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Teguh Wibowo melalui Kasi Pidsus, Agung Irawan mengatakan siap menindaklanjuti laporan tersebut.

” Sesuai perintah akan kita tindaklanjuti,”. Balas Agung Irawan ketika dimintai tanggapan terkait Laporan PM3PD ke Kejagung RI melalui pesan WhatsApp. Selasa Malam, (11/01/2022)

Persatuan Mahasiswa Perduli Pendapatan Pajak Daerah (PM3PD) Provinsi Riau, yang di ketuai oleh Satria Indra Kusuma  bersama rekan-rekan pada hari Selasa, (11/01/2022) mendatangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Jakarta untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Ka Bapenda), Zulhelmi Arifin atau sering disapa Ami.

Dalam laporan tersebut, Satria menduga adanya korupsi di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Pekanbaru pada Tahun 2018 sampai 2021.

” Sejak Tahun 2018 hingga 2021, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Pekanbaru tidak pernah masuk target. Selanjutnya, hasil dari temuan BPK pada Tahun 2019, ada dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,3 Miliar Rupiah terkait upah pungut/retribusi yang diduga tidak disetorkan Kepala Bapenda ke Kas Pemko Pekanbaru. Dan pada Tahun 2020, ada dana sebesar 1,7 Miliar Rupiah terkait dana insentif di lingkungan Bapenda Pekanbaru tersebut yang tidak bisa dipertanggung jawabkan,”. Kata Satria ketika dihubungi.

Jadi, kami melaporkan hal tersebut ke Kejagung RI, dan meminta bapak Kejagung Prof. DR. H. ST. Burhanuddin untuk mengungkap dugaan Tindak pidana korupsi (Tipikor) tersebut dengan membentuk tim khusus dari Kejagung dan Kejari Pekanbaru. Sambungnya.

Karena, lanjut Satria, Kepala Bapenda Pekanbaru tersebut sudah sering dilaporkan oleh masyarakat ke Aparat Penegak Hukum (APH). Akan tetapi tidak pernah diperiksa maupun dipanggil terkait laporan masyarakat. 

” Sudah sering dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan korupsi. Akan tetapi, hanya aroma indikasi tanpa realisasi dari Penegak Hukum, seperti sudah ada “Kongkalikong” antara kedua belah pihak. Sehingga, sampai hari ini, Kepala Bapenda Pekanbaru masih aman karena tidak ditindaklanjuti”. Ucap Satria

Putra Asli daerah Riau ini berharap, agar laporan mereka ke Kejagung RI dapat langsung di tindaklanjuti dan menjadi atensi Kejagung. Karena, jika tidak ditindaklanjuti, kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) perihal terkait tindak pidana korupsi bisa menjadi penilaian buruk di tengah masyarakat. Dan kami, PM3PD akan menggelar aksi ke Kantor Kejagung di Jakarta jika laporan kami tidak ditindaklanjuti.

” Kami berharap Kejagung merespon laporan kami, agar oknum-oknum yang melakukan upaya tindak pidana korupsi di lingkungan Dispenda Pekanbaru bisa diproses hukum, dan dapat bertanggung jawab atas kerugian uang Negara tersebut. Apabila Kejagung tidak menindak lanjuti laporan kami, PM3PD Riau akan menggelar aksi di Kantor Kejagung yang mewah ini,”. Singkatnya

Sebelumnya juga, pada bulan Oktober 2021 media ini sempat memberitakan perihal perjalanan Kepala Bapenda Pekanbaru bersama 9 (Sembilan) orang lainnya ke Turki pada bulan Februari 2021 disaat Pemko dan Forkopimda serta masyarakat berjuang melawan Pandemi Covid-19 dan melawan terpuruknya ekonomi. 

 Dimana saat itu, informasi yang didapat dana perjalanan ke Turki menggunakan dana pajak dari salah satu apartemen di Pekanbaru senilai Rp. 250 Juta Rupiah yang diduga tidak disetorkan ke Kas Pemko Pekanbaru.

Dari sejak bulan Oktober 2021 hingga hari ini Januari 2022, Kepala Bapenda Pekanbaru, Zulhelmi Arifin atau sering disapa Ami bungkam ketika media Wartaoke.net mencoba mengkonfirmasi terkait informasi tersebut dengan tidak membalas dan mengangkat telepon. ***

Print Friendly, PDF & Email