Wartaoke.net, Tanjungpinang- Bencana kabut asap yang diakibatkan kabakaran hutan dan lahan (karhutla) telah membawa dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Atas kondisi ini Pengurus Pusat Koordinator Wilayah (Korwil) 13 Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mendesak pemerintah tegas menangani karhutla.
Hal itu disuarakan Pengurus Pusat Korwil 13 GMKI untuk Sumatera, Rimbun Purba, Rabu (11/9/2019). “Pemerintah harus serius dan tegas dalam menangani karhutla. Berikan sanksi tegas kepada pelaku karhutla, baik itu perorangan maupun koporasi (perusahaan),” kata Rimbun.
Rimbun juga mengaku prihatin atas bencana asap yang menimpa di beberapa daerah termasuk Provinsi Riau. Asap akibat terbakarnya hutan kini cukup tebal bahkan sudah menggangu rutinitas masyarakat. Serta bisa berdampak kepada kesehatan lingkungan serta ekonomi.
“Kita prihatin dengan kejadian ini, berharap pemerintah pusat maupun daerah memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembakaran hutan. Ini bukan kejadian pertama namun sudah berulang yang merugikan masyarakat,” ujar Korwil yang membawahi Kepulauan Riau (Kepri), Riau dan Sumatera Barat ini.
Dituturkannya, jangan sampai akibat asap makin banyak korban, khususnya jatuh sakit. Diantaranya saluran pernafasan hingga gangguan kulit dan iritasi mata. Khawatir bahkan menghabat jalur transportasi udara karena manajemen maskapai tidak berani memberangkatkan pesawat.
Ia menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan ketegasan akan mencopot Pangdam, Kapolda, Danrem dan Kapolres yang tidak dapat menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Meski sudah diberi peringatan, menurutnya asap tetap menebal di kawasan yang menjadi perhatian pemerintah pusat tersebut.
Terkait kondisi di Kepri sesuai data dari BMKG belum mendapat asap kiriman. Meski demikian perlu diantisipasi dengan mengawasi tindakan pembakaran hutan di daerah ini.
“Kita berharap jangan seperti kejadian sebelum-sebelumnya, Kepri pun dapat asap kiriman. Ini berdampak kepada aktivitas dan kesehatan. Perlu dihindari dengan menyuarakan percepatan penanganan dari pusat terkait kasus di daerah-daerah tersebut,” ucapnya. (dlp)
