Wartaoke.net, Pekanbaru- Kabut asap yang disebabkan dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah membawa dampak yang cukup luas. Ribuan masyarakat sudah kena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Berangkat dari keprihatinan itu, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cabang Pekanbaru melakukan aksi sosial membagikan 1000 masker kepada pengguna jalan, Sabtu (14/9/2019).
Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan Hukum Dewan Pengurus Pusat Permahi, Mangara Sijabat mengatakan masker yang dibagikan untuk masyarakat Pekanbaru itu sebagai upaya untuk mengurangi dampak paparan dari kabut asap.
“Permahi merasa terpanggil untuk turut serta membantu masyarakat mengurangi dampak paparan kabut asap. Kami sangat prihatin atas bencana asap yang menimpa masyarakat Riau,” kata Alumni Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (Unilak) ini.
Mangara mengatakan, permasalahan kabut asap di Riau menjadi permasalahan yang sangat krusial . Disaat Riau memasuki musim kemarau sampai dengan pada saat ini kabut asap sudah memasuki tahap sangat berbahaya.
Ditunjukan dari tanggal 1 hingga 12 September 2019, pasien penderita ISPA di Pekanbaru berjumlah 1.520 orang, yaitu ISPA batuk filek. Bahkan sejumlah sekolah dan Perguruan Tinggi juga diliburkan.
Semakin memburuknya kondisi di Riau, Mangara menegaskan Gubernur Riau harus bertanggung jawab. “
Pemprov Riau sesegera mungkin harus menuntaskan masalah asap. Bebaskan Riau dari asap di tengah perjuangan pemadaman api yang juga dilakukan oleh TNI/POLRI dan pihak terkait lainnya,” tegasnya.
Harapan senada juga disampaikan Sekretaris DPC Permahi Pekanbaru, George Tirta. Pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi dan Gubernur Riau segera menuntaskan Karhutla yang menyebabkan bencana kabut asap di Pekanbaru khususnya dan di Provinsi Riau umumnya.
“Kita juga mempertanyakan peran pemerintah provinsi dan kepolisian terkait permasalahan ini. Kenapa permasalahan ini bisa terjadi keduakalinya yang sebelumnya terjadi pada tahun 2015. Ini bukanlah problem kecil. Ini merupakan permasalahan besar yang harusnya diperhatikan pemerintah daerah dan pusat,” ketus George Tirta.
Ia juga menambahkan dan mengkritik peran dari kepolisian yang seharunya bertindak secara preventif bukan represif. Ia juga meminta presiden turun langsung untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Jangan karhutla hanya dijadikan sebagai daya jual dalam kampanye, tapi beri kontribusi yang nyata untuk negeri,” tandasnya. (Woke)
