Wartaoke.net, Jakarta- Presiden Joko Widodo memastikan hanya sebagian kecil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan dalam pemindahan ibu kota. Dari total kebutuhan Rp 466 triliun, hanya 19% yang bersumber dari APBN.
Itu pun diakui Jokowi tidak bersumber dari APBN secara murni. “Nantinya 19% berasal dari APBN, itu pun berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta,” ujar Jokowi saat konferensi pers pemindahan ibu kota, Senin (26/8/2019).
Pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan untuk menutupi sisanya. Antara lain dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dipakainya skema tersebut juga dibenarkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro.
Mengenai pengelolaan aset, Bambang menegaskan tidak perlu dengan skema tukar guling.
“Nggak harus tukar guling, gedung pemerintah yang ditinggalkan kemudian pemerintah dan swasta kerja sama, mereka boleh sewakan gedung itu 30 tahun, semua pemasukan buat dia, tapi kita dapat uangnya untuk bangun di ibu kota baru,” terang Bambang.
Bambang bilang pemerintah berfokus pada kerja sama pengelolaan aset sesuai aturan yang telah ada. Hal tersebut menyingkirkan opsi untuk penjualan aset.
Pemerintah berharap aset di Jakarta bisa terus produktif. Real Estate Indonesia (REI) pun dikabarkan berminat untuk menyewakan aset pemerintah di Jakarta mengingat lokasi aset pemerintah yang strategis.
Setelah Pemerintah pusat mengumumkan lokasi definitif untuk calon ibu kota baru Republik Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung memberikan tanggapan.
Anies memastikan pusat perekonomian dan bisnis Indonesia tetap akan berada di DKI Jakarta.
Ia bahkan menyebut, Jakarta ke depannya akan didorong menjadi pusat perekonomian global.
“Yang di Jakarta kita mendorong menjadi simpul kegiatan perekonomian global, jadi Jakarta tetap akan menjadi pusat kegiatan perekonomian tidak ada pergeseran disitu,” ujar Anies.
Ia menuturkan, pembangunan Jakarta akan terus berlanjut bahkan sampai 10 tahun ke depan dengan biaya total mencapai Rp 571 triliun.
“Kita menargetkan sampai 2030. Pembangunan itu ada yang dari swasta, APBN,ABPD, ada yang KPBU itu sudah dibahas. Jakarta rencana pembangunan tetap jalan dengan atau tanpa pusat pemerintahan di Jakarta itu jalan terus,” ujarnya. (Lis)
