Wartaoke.net, Pekanbaru- Puluhan pemuda yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi (AMMAN) menggelar aksi damai di depan Mapolda Riau, Jalan Jenderal Sudirman-Pekanbaru, Kamis (8/8/2019). Mereka menuntut Polda Riau memperjelas status hukum Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad yang tersandung kasus korupsi pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Inhil.
Menurut koordinator lapangan AMMAN, Didik Arianto, berdasarkan nota dinas yang beredar di masyarakat, pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Provinsi Riau telah menetapkan status tersangka kepada Muhammad dalam dugaan korupsi proyek pipa transmisi PDAM tahun 2013. Hal itu sesuai dengan Rujukan Surat Kapolda Riau Nomor: B/639/Vai/RES.3.3.5/2019/RESKRIMSUS tanggal 11 Juni 2019.
“Kita minta jelaskan status hukum wakil Bupati Bengkalis ini. Kita mengetahui surat penetapan tersangkanya melalui surat perintah gelar perkara tersangka atas nama Muhammad dari Mabes Polri yang sudah beredar di masyarakat. Namun, hingga kini belum ada kejelasannya. Di umumkan pun tidak apa status hukumnya,” ujar Didik.
Tak hanya itu, AMMAN juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus pembangunan Jalan Duri-Pakning. Disinyalir ada keterlibatan sejumlah oknum anggota DPRD di Kabupaten Bengkalis.
“Kita minta juga KPK agar dapat menelusuri kasus pembangunan Jalan Duri-Pakning karena ada dugaan keterlibatan oknum Dewan Bengkalis periode 2014 – 2019 yang ikut dalam pengaturan pengesahan proyek tahun jamak 2017 dan tidak menutup kemungkinan diduga menikmati aliran dana Proyek Tersebut. Jadi perlulah KPK untuk melakukan penyelidikan Karena DPRD adalah lembaga kontrol, dan mereka yang mengesahkan anggaran untuk pekerjaan jalan Duri-Pakning,” paparnya.
Aksi AMMAN ini berakhir sekitar 16.00 WIB. Surat tuntutan di terima langsung oleh perwira Polda Riau Kompol Kemri. (woke)
