Wartaoke.net, Pekanbaru- PT Chevron Pasific Indonesia (PT CPI) masuk dalam 136 perusahaan di Riau yang direkomendasikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau mengikuti progpram penilaian peringkat kinerja (Proper) yang diadakan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK). Keikutsertaan perusahaan ekploitasi minyak ini dipertanya.
Ini menjadi aneh, karena sesuai peraturan, perusahaan yang mengikuti proper adalah mereka yang tidak bermasalah terhadap pengelolaan lingkungan seperti tertuang dalam Permen LHK Tahun 2014.
Proper adalah penilaian oleh pemerintah terhadap ketaatan perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup.
Anehnya lagi, Pihak Chevron melalui surat pada awal Agustus 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas LHK Riau Ir.Ervin Rizaldi, MH, dengn legowo sudah menyatakan keberatan mengikuti Proper. Karena masih dalam penyelesaian proses penerapan sanksi administrasi berdasarkan surat keputusan Menteri LHK pada tahun 2017 dan 2018 lalu.
Namun keberatan PT CPI yang disampaikan lewat surat permintaan pengecualian kepesertaan Proper itu, tidak ditanggapi oleh Dinas LHK Riau.
Lewat balasan surat yang ditujukan kepada General Meneger OE/HES PT Cheron Pasific Indonesia, Dinas LHK Riau tak peduli Chevron masih dalam masa penyelesaian sanksi administratif.
Dinas LHK tetap meminta Chevron mengikuti tahapan Proper. Bahkan tim dari LHK Riau saat ini sedang melakukan inspeksi proper di chevron, yakni melihat langsung pengeolaan lingkungan di areal PT CPI.
Ketika hal itu dikonfirmasikan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kemen LHK Adi Candra menegaskan, kepersertaan Proper hanya bagi perusahaan yang tidak dalam masa audit, dan sedang dalam sanksi perihal penlanggaran pengelolaan lingkungan.
“Chevron sendiri setahu saya masih dalam masa pemulihan sanksi administratif. Sanksinya belum dicabut, jadi sesuai aturan belum bisa mengikitu program Proper,” ujar Adi Candra.
Ketika ditanya, mengapa akhirnya Chevron lolos sebagai peserta Proper, menurut Adi Candra, hal itu harusnya menjadi urusan provinsi, dalam hal ini Dinas LHK.
“Dicek dong, bagaimana status perusahaan perusahaan yang ditunjuk mengikuti Proper. Ada masalah nggak, kementrian sendiri tidak punya kewenangan untuk menunjuk perusahaan, yang tau kan povinsi. Kita hanya mengeluarkan SK sebagai peserta PROPER saja,” tandas Adi Candra.
Dari keikutsertaan Proper ini, pemerintah bisa mengeluarkan penilaian pada seluruh perusahaan di Indonesia dalam kepatuhann mereka mengelola masalah lingkungan. Peringkat ketaatan adalah, Hitam, Merah, Biru, Hijauu dan Emas.
” Karena itulah, perusahaan yang masih bermasalah dan terkena sanksi, atau dalam tahap audit tidak boleh mengikuti Proper, sampai sanksinya dicabut,” tegas Adi Candra. (Lis)
